Landasan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Landasan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin


Landasan politik luar negeri Indonesia 
Pada masa demokrasi terpimpin, ada 4 dokumen yang dijadikan sebagai landasan politik luar negeri Indonesia.

Dokumen-dokumen itu adalah sebagai berikut.

  • Undang-undang Dasar (UUD) 1945 
Manifesto politik ini dijadikan sebagai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960, tanggal 29 Januari 1960, dan diperkuat dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/I/1960, tanggal 19 November 1960.
  • Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang berjudul “Jalannya Revolusi Kita”. 
Berdasarkan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, tanggal 9 November 1960 menjadi “Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia”.
  • Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 di muka Sidang Umum PBB yang berjudul “Membangun Dunia Kembali”. 
Pidato ini ditetapkan sebagai “Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia” dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, tanggal 19 November 1960.
Manifesto Politik Republik Indonesia
Gambar: Manifesto Politik Indonesia

Kemudian berdasarkan Keputusan DPA No. 2/Kpts/Sd/61, tanggal 19 Januari 1961, dinyatakan sebagai “Garis-garis Besar Politik Luar Negeri Republik Indonesia” dan sebagai “Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Luar Negeri Republik Indonesia”.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Gambar
Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956) I. Pimpinan Kabinet Kabinet ini dipimpin oleh Burhanudin Harahap Terbentuk pada tanggal 12 Agustus 1955 Berakhir tidak sampai satu tahun, melainkan hanya enam bulan Tepatnya, kabinet ini berakhir pada tanggal 3 Maret 1956 II. PROGRAM KERJA KABINET Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi Perjuangan pengembalian Irian Barat ke wilayah RI Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. III. HASIL KERJA KABINET Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PN...
Baca selengkapnya

Terbentuk dan Berakhirnya Kabinet Wilopo

Gambar
Terbentuk dan Berakhirnya Kabinet Wilopo Latar Belakang Terbentuknya Kabinet Wilopo Pada tanggal 1 Maret 1952 Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (Masyumi) menjadi formatur untuk membentuk. sebuah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan cukup dari parlemen. Usaha kedua formatur tersebut untuk membentuk kabinet yang kuat menemui kagagalan, sebab tidak memperoleh persesuaian pendapat. Menurut Sidik, usaha-usaha membentuk kabinet terhalang oleh usul Prawoto yang menunjuk calon menteri dari Masjumi hanya dari kelompok Natsir. Sidik lebih suka bila semua kelompok dalam Masjumi diwakili. Tetapi Prawoto berpendapat bahwa kegagalan itu disebabkan oleh perbedaan pendapat antara ia dan Sidik mengenai interpretasi apa yang dimaksud dengan “kabinet yang kuat”. Pada tanggal 18 November kedua formatur itu mengembalikan mandatnya dan Presiden Soekarno tanggal 19 November menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagai formatur baru. Akhirnya setelah berusaha selama ...
Baca selengkapnya

KABINET SUKIMAN : PROGRAM KERJA, DAN PENYEBAB JATUHNYA KABINET SUKIRMAN

Gambar
KABINET SUKIMAN : PROGRAM KERJA, DAN PENYEBAB JATUHNYA KABINET SUKIRMAN   Oke sobat pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Kabinet Sukiman dan juga Program Kerja Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman berlangsung sejak tanggal 27 April 1951 hingga 3 April 1952). Kabinet ini merupakan salahsatu kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal. Presiden Soekarno menunjuk dua orang formatur baru, yaitu Sidik Joyosukarto (PNI) dan DR. Sukiman (Masyumi) untuk membentuk kabinet baru. Setelah melalui proses perundingan, maka pada tanggal 26 April 1951 diumumkan susunan kabinet baru di bawah pimpinan Sukiman Wiryosanjoyo (Masyumi) dan Suwiryo (PNI). PROGRAM KERJA KABINET SUKIMAN Berikut akan saya jelaskan apa saja program kerja Kabinet Sukiman. Berikut Program Kerja Kabinet Sukiman antara lain sebagai berikut. Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisai alat-alat kekuasaan negara. Me...
Baca selengkapnya